082242045119 advokatsmg@gmail.com

Pelayanan Kami

Pelayanan Kantor Kami Hukum Pidana Mendampingi pelapor , terlapor, tersangka, proses penyidikan pada penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, mendampingi , membela terdakwa di pengadilan negeri, pengadian tinggi , Mahkamah Agung meliputi perkara – perkara penipuan, penggelapan, penggelapan dalam pekerjaan / jabatan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan seksual, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ( Narkoba […]

Read More »

Hukum Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Anak

Pengaturan mengenai kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dapat kita temui dalam pasal pidana penganiayaan ringan yaitu Pasal 351 jo. 352  (KUHP) dan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C  (UU 35/2014 ). Pasal 76C UU 35/2014 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 Setiap Orang […]

Read More »

Pengertian P-18, P-19, P-21, dan lain-lain

Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Selengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah: P-1 Penerimaan Laporan (Tetap) P-2 Surat Perintah […]

Read More »

Tujuan legal Audit Perusahaan

Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk: Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap  dokumen yang diaudit atau diperiksa; Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha; Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha; Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya: Legal […]

Read More »

Fungsi Advokat dan Konsultan Hukum Untuk Perusahaan

F Tidak ada satu hal pun yang luput dari hukum di negara ini, termasuk aktivitas bisnis oleh perusahaan maupun individu. Misalnya perjanjian (kontrak) kerja sama dengan rekan bisnis, pendirian perusahaan, perizinan, merek dangang, paten, hak cipta, merger, akuisisi, perjanjian kerja dengan karyawan, dan sebagainya. Itu semua diatur oleh hukum. Artinya segala aktivitas tersebut harus tunduk […]

Read More »